Liputan "Militerisasi Flores" Floresa Raih ARMA 2026, Warga Tonggurambang Nagekeo Jadi Sorotan di Jakarta
JAKARTA — Liputan serial Floresa yang mengangkat persoalan "Militerisasi Flores" berhasil menyisihkan sejumlah media nasional dalam kategori Liputan Investigatif ARMA 2026. Selain Floresa, nominasi kategori ini diisi Independen.id, Tempo, Kaltim Today, dan Sinar Pidie.
Penghargaan diserahkan dalam acara yang digelar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta. Herry Kabut hadir langsung menerima penghargaan tersebut mewakili Floresa.
Sengketa 236 Hektare di Pesisir Utara Flores
Serial "Militerisasi Flores" menyorot polemik lahan di pesisir utara Pulau Flores. TNI mengklaim memiliki lahan seluas 236 hektare yang mencakup pemukiman warga, lahan persawahan, peternakan, hingga tambak garam.
Klaim itu bertolak belakang dengan catatan kronologis warga Suku Dhawe. Warga menyatakan tak pernah menyerahkan lahan mereka kepada militer.
Catatan warga menyebut lahan seluas 6.880,5 hektare semula diserahkan untuk kepentingan irigasi kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada 1975. Pemerintah kemudian menyerahkan 23,6 hektare kepada TNI AD pada 1980 untuk permukiman Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) yang dihuni keluarga purnawirawan TNI AD.
Saat ini TNI sudah membangun Yonif TP 834/Wakanga Mere dan berencana membangun Brigade Infanteri di kawasan yang kini menjadi pemukiman dan lahan pertanian warga. Sejumlah fasilitas, termasuk pemukiman prajurit, juga masuk dalam rencana pengembangan.
Surat Warga Tonggurambang Dibacakan di Panggung Nasional
Dalam sambutannya, Herry Kabut membacakan surat yang dititipkan warga Tonggurambang. Surat itu disampaikan warga kepada tim Floresa yang baru-baru ini kembali ke Tonggurambang untuk liputan lanjutan.
"Di balik megahnya proyek pembangunan markas militer TNI AD di ruang hidup kami, ada suara yang selama ini tidak terdengar. Ada jeritan yang tak tersampaikan, ada petani yang terancam kehilangan sawah, ada tambak garam yang terancam hilang, ada keluarga yang terancam terusir dari rumah," tulis warga dalam surat tersebut.
Warga juga menegaskan tanah mereka "bukan sekadar bidang yang dapat diukur, dipatok, disertifikatkan, atau dialihkan dari satu kepentingan ke kepentingan lain", melainkan "tempat kami hidup" dan "bekerja, menanam, memanen, memberi makan keluarga, dan mempertahankan kehidupan."
Alasan Dewan Juri Memilih Liputan Floresa
Nany Afrida, Dewan Juri ARMA, menilai liputan Floresa "membawa kita ke sebuah wilayah yang selama ini lekat dengan kehidupan masyarakat dan ruang hidupnya, namun perlahan berhadapan dengan wajah baru kekuasaan."
Liputan itu, jelasnya, menghadirkan "cerita tentang perubahan kekhawatiran warga dan pertanyaan mengenai hadirnya kekuatan bersenjata di tengah kehidupan sipil."
Warga Menonton dari Tonggurambang, "Banjiir Air Mata"
Yohanes Mere Wea, warga Tonggurambang, menyaksikan momen pengumuman penghargaan lewat kanal YouTube. Ia mengaku kaget karena Floresa mendedikasikan penghargaan itu bagi warga dan Herry membacakan surat "dengan emosi yang seolah-olah beliau orang Tonggurambang."
"Kami kaget karena perjumpaan kita yang kami terima dengan sederhana dibalas dengan Tonggurambang menggema di Jakarta malam ini," katanya.
"Kalian membawa kekagetan yang bikin kami banjir air mata di Tonggurambang malam ini," ujar Yohanes menambahkan.
Warga lain, Hendra Bayu Saputra, menyebut liputan itu menjadi tanda Floresa "memberikan gambaran nyata kerja kemanusiaan tidak pernah terhalang sekat."
"Kehadiran kalian memberikan harapan baru di tengah masa-masa sulit ini. Jalan masih panjang. Perjuangan belum selesai," katanya.
Floresa: Ini Baru Awal, Bukan Akhir Perjuangan Warga
Pemimpin Umum Floresa, Ryan Dagur, menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja sama tim dalam mengawal isu perampasan ruang hidup warga Flores oleh pemerintah dan berbagai institusinya.
"Floresa hanya menjalankan tugas jurnalistik, dengan mengangkat isu-isu yang penting bagi publik, terutama menyangkut kelompok rentan dan terpinggirkan," katanya.
Ryan menyebut kasus di Tonggurambang sebagai isu penting, di mana warga berhadap-hadapan dengan institusi militer dan harus berjuang untuk mendapatkan atensi publik.
"Kami berharap lebih banyak media yang menjangkau wilayah seperti Tonggurambang, sehingga kisah-kisah perjuangan warga bisa mendapat tempat lebih luas dalam ruang publik, terutama di tengah dominasi narasi kekuasaan," ujarnya.
