Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi di PT Sritex Terkait Pemberian Kredit Bank

Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi di PT Sritex Terkait Pemberian Kredit Bank

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Kasus ini berfokus pada pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank pemerintah kepada Sritex yang diduga bermasalah dan berujung pada kepailitan perusahaan tersebut.Republika Online+3https://economy.okezone.com/+3Antara News+3
 

Latar Belakang Kasus
 

PT Sritex, yang beroperasi sejak 1966 dan berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024 oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan tersebut mencakup juga anak perusahaan Sritex, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Keputusan ini diambil setelah perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian homologasi yang telah disepakati sebelumnya. Republika Online+2Republika Online+2Katadata+2https://economy.okezone.com/

Sebelum dinyatakan pailit, Sritex tercatat memiliki utang yang sangat besar, mencapai Rp 29,8 triliun. Utang tersebut berasal dari 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis. Beberapa kreditur besar antara lain PT BNI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Katadata+3Antara News+3https://economy.okezone.com/+3
 

Baca Juga

Praktis! Bayar Paket Internet dengan OVO di MyTelkomsel Basic

Fokus Penyidikan Kejagung
 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penyidikan ini bertujuan untuk menelusuri apakah pemberian fasilitas kredit kepada Sritex dilakukan pada saat perusahaan tersebut sudah dalam kondisi keuangan yang tidak sehat atau bahkan pailit. "Penyidik sedang menelusuri apakah pemberian kredit-kredit ini dilakukan pada saat PT Sritex tidak memiliki kapabilitas dari sisi pendanaan," ujar Harli.

Selain itu, Kejagung juga menyelidiki apakah ada perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah. "Apakah pemberian kredit itu pada saat PT Sritex masih kondisi keuangan baik, atau sudah dalam kondisi keuangannya tidak baik," tambah Harli.

Penyidik Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perbankan yang menjadi kreditur bagi Sritex. Namun, hingga saat ini, Kejagung belum dapat mengungkapkan identitas bank-bank tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. KOMPAS.com
 

Dampak Kepailitan Sritex
 

Kepailitan Sritex berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Lebih dari 11.000 pekerja kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik pada 1 Maret 2025. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung utang yang jauh melebihi nilai asetnya, yang hanya tercatat sebesar Rp 9,63 triliun per 30 September 2024. https://economy.okezone.com/Katadata

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah-langkah untuk membantu para pekerja yang terdampak, termasuk memfasilitasi pelatihan keterampilan dan membuka peluang kerja baru. Namun, tantangan besar tetap ada dalam proses pemulihan ekonomi pasca-kejatuhan Sritex.
 

Harapan dari Serikat Pekerja
 

Widada, mantan Ketua Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) di PT Sritex, menyatakan bahwa pengusutan dugaan korupsi di perusahaan tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum. "Kalau yang disebut-sebut itu dugaan, ya itu kan boleh-boleh saja," kata Widada. Namun, ia menambahkan bahwa serikat pekerja tidak terlibat dalam proses hukum ini dan lebih fokus pada upaya untuk membantu para pekerja yang terdampak.