1.123 SPPG Diajukan di NTT untuk Program MBG, Menko Pangan Ingatkan Standar Gizi di Wilayah 3T Tidak Boleh Dikurangi
KUPANG — Percepatan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas nasional dalam penurunan angka stunting. Dari total 1.123 pengajuan SPPG di provinsi ini, sebanyak 170 unit telah tervalidasi dan siap beroperasional melayani penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan ini merupakan keputusan pemerintah yang mencakup seluruh wilayah prioritas, tidak hanya NTT tetapi juga Maluku dan enam provinsi di Papua.
Standar Gizi MBG di Wilayah 3T Tidak Boleh Berkurang
"Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Kamis.
Pernyataan ini disampaikan saat meninjau kesiapan aktivasi SPPG di Kabupaten Sikka pada Rabu (19/8/2026). Peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dalam rangka penataan dan penyempurnaan pelaksanaan program.
37 Persen Prevalensi Stunting di NTT Jadi Dasar Percepatan
Tingginya angka stunting menjadi alasan utama mengapa NTT masuk dalam daftar prioritas. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di provinsi ini mencapai 37 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Sejumlah kabupaten seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Salah satu SPPG yang siap beroperasi adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka yang direncanakan melayani di bawah 1.000 penerima manfaat.
27.485 SPPG Telah Beroperasi Secara Nasional
Secara nasional, program MBG saat ini telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat. Dukungan operasional datang dari 27.485 SPPG yang telah beroperasi serta 134.881 pemasok lokal yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya.
Pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang difokuskan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. "Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi," ujar Zulkifli.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Efektivitas Program
Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong penyelesaian kendala di lapangan. Targetnya, pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Keberadaan pemasok lokal dalam rantai pasok program ini diharapkan turut menggerakkan ekonomi desa. Keterlibatan UMKM dan koperasi menjadi simpul distribusi yang memastikan bahan pangan segar sampai ke dapur-dapur SPPG tepat waktu.
