Pemerintah Sepakati Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi Lewat BUMN, Bukan Langsung ke Kampus

Pemerintah Sepakati Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi Lewat BUMN, Bukan Langsung ke Kampus

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan konsesi tambang langsung kepada perguruan tinggi. Keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dalam rapat yang melibatkan Badan Legislasi DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Wakil Sekretaris Negara Bambang Surihariyanto terkait perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam keterangannya usai rapat tersebut menegaskan bahwa konsesi lahan tambang yang semula diusulkan untuk diberikan langsung kepada perguruan tinggi, pada akhirnya disepakati akan dialihkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, perguruan tinggi akan tetap mendapat manfaat dari konsesi tersebut, namun melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan dikelola oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dalam revisi undang-undang kali ini, yang akan ada adalah penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus untuk membantu kampus yang membutuhkan. Ini untuk memastikan bahwa kampus bisa memperoleh dana riset dan juga untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” kata Supratman.

Baca Juga

Praktis Cek Jadwal Kapal Pelni Nggapulu September 2025

Perguruan Tinggi Tak Langsung Memiliki Konsesi

Sebelumnya, dalam usulan yang diajukan oleh DPR RI, perguruan tinggi diharapkan dapat memperoleh konsesi tambang secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia, termasuk dalam hal penyediaan dana riset serta beasiswa untuk mahasiswanya. Namun, setelah pembahasan mendalam, pemerintah memutuskan untuk tidak mengikuti usulan tersebut.

Supratman menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan sektor tambang tetap berada di bawah kendali pemerintah melalui badan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan menggunakan BUMN sebagai perantara, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan konsesi tambang tanpa memberikan otoritas langsung kepada perguruan tinggi.

“Jadi, tadinya ada usulan untuk pemberian konsesi langsung kepada perguruan tinggi, namun setelah diskusi panjang dengan berbagai pihak, akhirnya disepakati bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau badan usaha lainnya untuk memastikan kampus-kampus yang membutuhkan dapat mendapat manfaatnya,” ujar Supratman.

Peran BUMN dalam Penugasan Khusus untuk Kampus

Menurut Supratman, mekanisme penugasan khusus ini akan memastikan bahwa perguruan tinggi tetap bisa memanfaatkan potensi sektor tambang untuk riset dan pengembangan, namun dengan pengelolaan yang lebih terkontrol dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. BUMN akan bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk kegiatan riset serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

“BUMN yang diberi penugasan khusus ini akan menjadi pihak yang menjalankan pengelolaan tambang dan kegiatan riset yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, kampus tidak langsung memiliki konsesi lahan tambang, namun tetap dapat menikmati manfaat dari sektor ini untuk menunjang kegiatan akademik mereka,” imbuhnya.

Dampak Positif bagi Pendidikan dan Penelitian

Keputusan ini dipandang sebagai langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar, sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, memang memegang peranan penting dalam mendukung kemajuan teknologi dan penelitian. Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang membutuhkan dana riset besar untuk mengembangkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan sektor ini.

Melalui penugasan kepada BUMN, pemerintah berharap dapat menciptakan kolaborasi yang lebih erat antara dunia industri dan akademik. Hal ini akan mendorong peningkatan kapasitas riset perguruan tinggi dan memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri.

Sejumlah pihak berharap kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam memperkuat sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan bantuan dari BUMN, perguruan tinggi tidak hanya dapat mengakses dana untuk riset, tetapi juga berpotensi memperoleh teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi dalam sektor energi dan pertambangan.

Respons DPR dan Masyarakat Akademik

Meskipun keputusan ini diambil oleh pemerintah, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyatakan harapannya agar mekanisme penugasan ini dapat berjalan dengan efektif dan transparan. Mereka mengingatkan agar BUMN yang diberikan penugasan khusus ini tetap menjalankan pengelolaan dengan prinsip-prinsip yang baik dan bertanggung jawab.

Seorang anggota DPR, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa kebijakan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi perguruan tinggi jika dijalankan dengan baik. “Kami berharap BUMN yang diberikan penugasan ini benar-benar bisa mendukung kegiatan riset yang relevan dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan,” katanya.

Di sisi lain, kalangan masyarakat akademik juga menyambut baik keputusan ini, meskipun mereka berharap adanya kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pendanaan dan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa. Salah satu dosen di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, mengungkapkan harapannya bahwa kebijakan ini akan mempercepat proses penelitian di kampus-kampus yang selama ini terkendala oleh terbatasnya dana riset.

“Dengan adanya penugasan kepada BUMN, kami berharap akan lebih banyak penelitian yang bisa dilakukan. Kami juga berharap agar dana riset dan beasiswa yang disalurkan dapat tepat sasaran dan mendukung perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar dosen tersebut.

Penutupan

Keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang melalui BUMN bagi perguruan tinggi ini menjadi langkah baru yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pendidikan dan riset. Dengan menghindari pemberian konsesi langsung kepada kampus, diharapkan sektor pertambangan dapat dikelola dengan lebih transparan dan efektif, sambil tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia akademik.

Sebagai langkah selanjutnya, masyarakat dan berbagai pihak terkait akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini, memastikan bahwa manfaat yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh perguruan tinggi dan dapat mendorong kemajuan riset dan teknologi di Indonesia.