Inventarisasi Tambang: Langkah Krusial Mengatasi Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor

Inventarisasi Tambang: Langkah Krusial Mengatasi Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor

JAKARTA – Pemerintah didesak untuk segera melakukan inventarisasi terhadap perusahaan tambang di Kabupaten Bogor menyusul maraknya dugaan tambang ilegal yang membayangi kawasan tersebut. Pengamat Lingkungan dan Sosial dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menilai bahwa langkah ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh.

Menurut Yusfitriadi, upaya pemerintah dalam menangani masalah tambang ilegal selama ini terkesan parsial dan cenderung hanya menyentuh permukaan masalah. “Terkait dengan tambang ilegal itu saya berpikir gini, jangan kemudian pemerintah itu melakukan programnya secara parsial, kasus per kasus,” 

Pentingnya Inventarisasi Perusahaan Tambang

Inventarisasi perusahaan tambang adalah langkah awal yang dinilai sangat krusial oleh Yusfitriadi. Ia menegaskan pentingnya memperkuat basis data perusahaan tambang untuk memastikan setiap entitas, baik yang berizin maupun tidak, dapat diidentifikasi dengan jelas. "Kalau diinventarisasi dan dipetakan secara detil, misalnya ini yang pertama sudah berizin apa tidak. kalau sudah berizin, izinnya sudah habis apa tidak, kalau berizin, izinnya sampai kapan, itu diinventarisasi," jelas Yusfitriadi.

Menurut Yusfitriadi, dengan adanya inventarisasi yang menyeluruh, pemerintah dapat dengan mudah memetakan perusahaan tambang mana yang benar-benar memiliki izin operasi. Setelah data ini terkumpul dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setelah dipetakan (inventarisasi perusahaan tambang) baru keluarkan sanksi terhadap semua yang perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Masalah tambang ilegal bukan hanya persoalan administrasi semata, tetapi juga berdampak negatif pada kondisi sosial dan lingkungan. Yusfitriadi menyoroti berbagai dampak buruk dari aktivitas pertambangan ilegal, seperti pembabatan hutan yang tidak terkendali, eksploitasi alam yang destruktif, dan minimnya kontribusi pertambangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera menegakkan aturan secara tegas, citra pemerintah di mata masyarakat akan semakin terpuruk. "Karena apa? Karena memang dampak yang dirasakan itu cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat," tegasnya. Untuk itu, Yusfitriadi mengusulkan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal. “Maka saya pikir penting segera disanksi clear, segera ditangkap clear, segera diproses clear. Tapi saya pikir yang lebih penting dari itu, datanya dulu mana?” ungkapnya.

Berbasis Data dan Transparansi

Langkah pemerintah juga diharapkan dapat bersifat transparan dan didasarkan pada data yang valid. Keterbukaan informasi mengenai jumlah tambang ilegal dan status izin perusahaan tambang dapat menjadi langkah awal bagi penegakan hukum yang lebih efektif. Pemerintah perlu memberikan gambaran jelas kepada publik mengenai berapa jumlah tambang ilegal di Kabupaten Bogor dan perusahaan mana yang izinnya sudah habis namun tetap beroperasi. “Kalau jangka waktu itu tidak mengurus izin, maka akan dicabut dan akan dipidanakan. Karena itu adalah perbuatan melawan hukum, tidak sesuai dengan perizinan ketika mengurus izin tambang,” tambah Yusfitriadi.

Implikasi Hukum dan Langkah Penegakan

Penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus menjadi prioritas pemerintah. Pengawasan yang ketat dan tindakan hukum yang konsisten akan menjadi kunci dalam upaya menertibkan sektor pertambangan di daerah ini. Yusfitriadi menekankan perlunya pemerintah melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap semua pelanggar aturan. Upaya ini tidak hanya akan memulihkan kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan adanya data yang terperinci dan keterbukaan informasi, diharapkan langkah pemerintah untuk menertibkan tambang ilegal akan lebih akurat dan efektif. Menghadapi tantangan pertambangan ilegal ini, semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat bergandeng tangan untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Inventarisasi dan pengawasan ketat merupakan langkah penting yang perlu segera diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pertambangan ilegal di Kabupaten Bogor. Dengan data yang akurat dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, diharapkan persoalan tambang ilegal dapat diatasi secara lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang. Pemangku kebijakan dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama berkontribusi untuk mencapai tujuan ini, demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan kemakmuran bersama.